SETIAP tahun, UN (Ujian Nasional) adalah kegiatan penting yang menjadi salah satu tujuan sekolah di satu sisi, sementara di sisi lain UN adalah kegiatan ‘menakutkan’ (dalam tanda petik. pen) yang lazim menimbulkan berbagai ketidakpatutan.
Disebut menjadi salah satu tujuan karena UN akan menjadi bukti alias
kunci berhasil-tidaknya sekolah. Disebut menimbulkan ketidakpatutan
karena pelaksanaan UN yang dalam tuntunan (teori: UU, PP, Permen-
Kepmen) sangat baik tapi dalam praktek tidak baik. UN –sampai tahun
lalu, di beberapa sekolah– masih berlangsung dengan penuh kecurangan.
Penyebab terjadinya kecurangan (peserta yang suka mencontek, guru/
pengawas yang suka menunjukkan jawaban dan bahkan Kepala Sekolah yang
menugaskan guru membuat kunci soal sebelum UN berlangsung) adalah karena
penyelenggara (pemerintah –daerah– dan sekolah) tidak siap jika hasil
UN tidak seperti harapan. Tidak siap menerima kenyataan gagal UN yang
akan dialami peserta didiknya jika tidak menempuh jalan kecurangan.
Untuk mengatasi kemungkinan kegagalan UN (siswa tidak lulus) ada banyak
sesungguhnya jalan tak curang yang dapat dan mesti dilakukan. Lazimnya
sekolah menambah jam belajar selain yang sudah terjadwal. Bisa pula
dengan mendatangkan para ahli (profesional) yang akan menjadi konsultan
UN. Waktu-waktu yang dipilih adalah waktu/ menjelang datangnya UN.
Belajar tambahan dan atau mendatangkan konsultan pendidikan ini
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peserta didik
menghadapi UN.
Kebanyakan sekolah menggunakan strategi ‘belajar tambahan’ alias
penambahan waktu belajar siswa. Lalu sekolah menyusun program
pembelajaran tambahan setelah didiskusikan dengan komite sekolah. Di
beberapa sekolah nama kegiatan pembelajaran tambahan itu disebut trobosan.
Kegiatan trobosan disebut juga dengan kegiatan pengayaan dan
macam-macam nama lain. Yang pasti kegiatan ini karena dilaksanakan di
luar jam belajar (biasanya sepulang sekolah) maka penambahan biaya
(iyuran tambahan) tidak dapat dielakkan. Setiap siswa biasanya dikenakan
bayaran tambahan di luar iyuran yang sudah ada. Sekali lagi, tentu saja
setelah mendapat persetujuan dari komite sekolah.
Persoalan pokok sesungguhnya adalah apakah pengeluaran biaya tambahan untuk trobosan itu berbanding lurus dengan, 1) Hasil yang dicapai sekolah kaitannya dengan penyelenggaraan UN?; 2) Kesiapan sekolah
(peserta didik dan pendidik) dalam menghadapi UN? Sudah tentu, harapan
program trobosan adalah kesiapan sekolah dalam menyelengarakan UN secara
baik, benar, jujur, objektif dan kredibel dengan hasil memuaskan.
Dua hal pokok inilah kunci utama untuk melihat urgensi kegiatan
trobosan: kesiapan sekolah dan keberhasilan siswa dalam menghadapi UN.
Yang dimaksud kesiapan di sini jelas bahwa pihak sekolah dalam
menghadapi UN tidak perlu merasa khawatir dan atau sampai tertekan.
Khawatir karena selalu merasa siswanya tidak akan lulus. Sementara
tertekan diakibatkan adanya harapan dari pihak luar (bisa orang tua
siswa, Dinas Pendidikan dan atau Pemerintah) yang berlebihan terhadap
kesuksesan pelaksanaan UN. Kersuksesan selalu diartikan kelulusan. Di
sinilah pokok-pangkal celakanya bermula.
Tujuan UN untuk mengevaluasi ketercapaian peserta didik dalam setiap
Mata Pelajaran sesuai kurikulum sekolah (KTSP) dimaknai sebagai
keberhasilan. Setiap sekolah berpikir bahwa keikutsertaan peserta didik
dalam UN harus ber-ending kelulusan. Semestinya kelulusan bukan
keputusan di awal UN. Kelulusan seharusnya hasil yang akan diraih
peserta didik setelah UN.
Yang senantiasa terjadi adalah sekolah tidak sekedar berusaha dan
berharap agar peserta didik lulus. Tapi sekolah cenderung memaksa lulus.
Dengan keadaan seperti itu maka tidak aneh akan terjadi ketidakpatutan
berupa kecurangan dalam UN. Karena sudah terlanjur berpikir wajib lulus
maka segala cara akan ditempuh.
Trobosan yang merupakan cara yang sesungguhnya tidak salah, sudah
seharusnya diharapkan bermanfaat untuk sekolah (siswa dan guru) dalam
usaha meluruskan pandangan terhadap harapan akan kelulusan dalam UN.
Dengan trobosan yang baik (guru melaknsakan dengan baik dan siswa
mengikuti dengan baik) maka diharapkan trobosan itu berdampak kepada
cara berpikir juga. Trobosan tidak cukup berdampak pada penambahan
pengetahuan dan pemahaman saja tapi juga mampu mengubah pandangan bahwa
kelulusan itu seolah-olah kewajiban. Padahal kelulusan adalah ikutan
(konsekuensi dan atau hasil) pengetahuan dan pemahaman yang benar dalam
melaksanakan UN. Artinya jika pengetahuan dan pemahamannya masih kurang,
harus mau menerima kemungkinan tidak lulus juga.
Di situlah semestinya salah fungsi trobosan yang harus dikembangkan.
Jika trobosan hanya sekedar mencari strategi untuk mencurangi UN demi
kelulusan maka sangat jelas bahwa trobosan itu tidak berguna bahkan
berbahaya. Kalau demikian tentu saja trobosan akan menyuburkan
pemborosan. Trobosan telah menghabiskan anggaran (iyuran) dan waktu.
Jika hasilnya tidak mampu mengubah cara pandang terhadap pelaksanaan UN
maka itu berarti trobosan itu memang hanya pemborosan belaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan ditanggapi